Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pemetaan Terpadu Calon Penerima Program Bantuan RLH dan Bantuan Anggaran Dana Desa (APBDesa) untuk BPJS Kesehatan Warga Miskin 2018

LEU.DESA.ID — Hari Kamis Pagi, (8/3) bertempat di Aula Kantor Desa Leu, Pemerintah Desa Leu menyelenggarakan Musyawarah Desa  dalam rangka Pembentukan Tim Pemetaan Terpadu tentang Program Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Tahun 2018 dan Tim Pendataan serta verifikasi Warga Miskin yang akan masuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS Mandiri) yang dananya bersumber dari APBDesa Leu TA. 2018. Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkatibmas,  Anggota dan Pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, dan Perwakilan Pemuda dan Masyarakat lainnya. Acara Yang dimulai Pada Pukul 09.30 ini Dibuka Langsung Oleh Kepala Desa Leu, Muhammad Taufik,S.Ag dan di Pandu Oleh Ketua BPD Desa Leu, Muhlis, S.Pd

Kepala Desa Leu dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai Surat yang masuk Dari  Dinas Perumahan  dan kawasan Pemukiman Kabupaten Bima Perihal Permohonan Validasi Data untuk  Program Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi NTB, Maka Pemerintah Desa diminta untuk mengusulkan Data yang telah di verifikasi dan di Validasi sesuai dengan Jumlah atau Kuota yang di berikan. Dalam Hal ini Desa Leu di berikan Jatah sebanyak 6 Rumah calon Penerima bantuan Rumah Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2018.

Lebih Lanjut Menurut Kepala Desa, dalam rangka menindaklanjuti Permohonan  Usulan Data Penerima  Program Rumah Layak Huni Provinsi NTB tersebut, Pihak Pemerintah Desa Leu Berinisiatif untuk sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa dalam memverifikasi dan memvalidasi Masyarakat atau Keluarga yang memenuhi Syarat sebagai Calon Penerima Bantuan.

Ilustrasi Bedah Rumah

“Musyawarah Desa Hari ini kami hajatkan untuk Pembentukan Tim atau Kelompok Kerja Mandiri terkait dengan pemilihan atau penentuan Calon penerima Bantuan Program RLH dari Provinsi. Tim Pemetaan Terpadu Mandiri yang terbentuk  berjumlah 15 orang dan semua anggotanya dari Unsur Masayarakat. Dari Pihak Pemerintah Desa sengaja tidak kami Libatkan dalam kegiatan ini, Ini untuk menjaga Independensi Tim dan menghindari kecurigaan yang mungkin saja timbul di masyarakat kepada Pemerintah Desa, sehingga nantinya siapapun yang ditetapkan sebagai calon Penerima Bantuan nantinya benar benar orang yang berhak dan pantas mendapatkan Bantuan Program.” Jelas Kepala Desa.

Sementara Itu, Terkait Alokasi Dana Desa dalam APBDessa Desa Leu TA. 2018 untuk Program bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kepala Desa menjelaskan bahwa, Saat Ini Pihak Pemerintah Desa Leu telah berkoordinasi dengan Pihak BPJS Kesehatan Bima terkait dengan Data Penduduk atau masyarakat yang belum ikut atau belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan Mandiri. Nantinya Data Tersebut akan kami verifikasi dan validasi kembali sehingga akan kami dapatkan Data warga yang benar benar Tidak Mampu dan memerlukan bantuan sehingga layak untuk kami Prioritaskan dalam Program Bantuan Ini.

“Dengan mengalokasikan Anggaran di APBDesa 2018 untuk  jaminan kesehatan masyarakat Miskin,  kami berharap bisa membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai Kesehatan melalui Program BPJS Kesehatan. Ini semua dilakukan agar kedepannya semua masyarakat dapat dijamin kesehatannya. Untuk Format Pengelolaan dan Data Masyarakat yang belum memiliki Kartu BPJS  masih terus kami bicarakan dan sinkronkan dengan pihak BPJS Kesehatan Bima’ Terang Kepala Desa.

Acara yang dipandu Oleh Ketua BPD Desa Leu , Muhlis S.Pd ini berhasil menentukan nama 15 orang yang akan bergabung dalam Tim Pemetaan Terpadu, ke 15 Orang ini merupakan perwakilan dari masing masing Dusun  yang ada. Ketua BPD berharap Tim yang terbentuk ini bisa bekerja secara Maksimal dan Independen, serta bebas dari kepentingan Masing-masing

Muhlis (ketua BPD Desa Leu)

“Alhamdulillah, Musyawarah Desa Hari ini bisa menghasilkan keputusan bersama tentang siapa siapa yang akan bergabung dalam Tim Pemetaan Terpadu ini. Pada Prinsipnya, Pokja atau Tim Pemetaan yang telah dibentuk akan bekerja secara Sukarela dan Gotong Royong,  Tim ini nantinya akan bertugas melakukan Pengecekkan langsung di Lapangan berdasarkan Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan beberapa Kriteria Tambahan yang nantinya akan disetujui bersama. Kedepannya, Tim ini juga akan membantu Pemerintah Desa dalam melakukan Pendataan dan verifikasi terhadap warga miskin yang akan diprioritaskan mendapat Bantuan Dana Desa untuk Jaminan Kesehatan (BPJS MAndiri). 15 orang yang telah dipilih dalam musyawarah Tadi akan kami SK kan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa, sehingga Langsung bisa bekerja dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan” Terang Ketua BPD, Muhlis.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Santabeta Warasi Komentar ro Masukan...