FGD Kegiatan Assessment Program Pendampingan Desa BroadBand Terpadu 2017 di Desa Leu

LEU.DESA.ID. Dalam rangka Program Pendampingan penyelenggaraan Desa Broadband terpadu tahun 2017, Tim Assesor Desa Broadband dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (PPSP3-LPPM IPB) yang bekerjasama dengan Kementerian KOMINFO, BP2DK dan BP3TI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Leu. Kegiatan FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Program Pendampingan di Desa Leu. FGD ini sendiri  diselenggarakan di Aula Kantor Desa  Leu pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017.

FGD yang difasilitasi  oleh Dr. Suprehatin dan rekanya Sri Anom Anangjati, S.KPm sebagai Tim Assesor Desa Broadband, dan dihadiri juga oleh Kepala  Desa Leu, Muhammad Taufik, S.Ag Ketua BPD Desa Leu dan 15 orang peserta yang mewakili dari perangakat Desa, kelembaagan Desa, pemuda dan masyarakat umum lainnya dimulai pada Pukul 09.00 WITA dan berlangsung cukup interaktif.

FGD ini sendiri terkait dengan kegiatan Assessment Pendampingan Penyelenggaraan Desa Broadband Terpadu Tahun 2017 di 222 Desa di Indonesia dimana Desa Leu sebagai satu satunya  Desa yang masuk kedalam program tersebut di Kabupaten Bima. Secara Umum, Kegiatan FGD ini bertujuan memetakan Profil (Peta Sosial) Desa serta mengidentifikasi Tipologi Desa Leu berdasarkan identifikasi Perkembangan Desa dengan mencocokan Data Sekunder dari Desa dengan Survey Lapangan yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Desa Leu.

Dalam Focus Grup Discusion ini, Fasilitator (Tim Assessment) bersama peserta dan Pemerintah Desa membahas tentang data sekunder Desa yakni mengenai luas wilayah dan jumlah peduduk 2 tahun terkahir, pekerjaan penduduk, pendidikan. Kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana Internet di Desa Leu, untuk kemudian menentukan sasaran kebutuhan dasar Desa serta identifikasi profil Desa, tipologi Desa dan strategi pengembangan ekonomi, social kemasyarakatan dan infrastruktur Desa secara Umum.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Desa Leu  menyatakan rasa terimakasihnya kepada tim assesor yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk hadir di Desa Leu, Lanjut Beliau, terkait FGD bahwa  Kegiatan ini bukan diskusi biasa, kegiatan ini mempunyai manfaat besar bagi Desa Leu dalam menyampaikan aspirasi, pendapat dan harapan terhadap kemajuan Desa Leu dalam konteks Pengembangan Ekonomi Pedesaan, dan infrastruktur secara umum.

 Terpilihnya Desa Leu menjadi salah satu Desa Broadband di Tahun 2017 merupakan satu kesempatan baik dalam meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Teknologi Internet dan Komunikasi Umumnya. Mari Kita Manfaatkan Peluang ini  untuk kemajuan Desa Kita tercinta ini

Apa Itu Desa Broadband Terpadu?

Dalam rangka pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 telah  meresmikan Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu pada beberapa kabupaten/kota Lokasi Prioritas (LOKPRI) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015. Desa broadband terpadu adalah desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau  akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat.

Progam tersebut diperuntukkan pada desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan mayarakat setempat sehari-hari. Program Desa Broadband Terpadu ini merupakan program penyediaan akses secara komunal yang tahun 2017 akan dibangun sebanyak 222 desa dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang

Solusi teknologi akses internet yang digunakan pada program ini antara lain teknologi fiber opticradio link dan VSAT. Penggunaan metode akses internet tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis dan kebutuhan di daerah setempat. Program Desa Broadband Terpadu dilaksanakan dengan melibatkan elemen masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi.

Sementara itu, menurut Tim Assesor yang mendampingi Desa Leu, Kegiatan Pendampingan ini terlaksana berdasarkan Surat Nomor B-152/KSK/10/2016 dari Kepala Staf Kepresidenan RI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI perihal Pertimbangan Permintaan Manfaat Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Telekomunikasi dan Informatika, dan Surat Nomor B-40/D.II/KSP/04/2017 dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI kepada Direktur Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) perihal Permintaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (KPU/USO), ditetapkan 222 desa di 113 kabupaten di 33 provinsi sebagai lokasi program Pendampingan Penyelenggaraan Desa Broadband Terpadu Tahun 2017. Desa-desa tersebut akan dijadikan contoh sekaligus pionir dalam mewujudkan tatakelola pembangunan nasional berbasis desa. Komitmen ini kemudian diikuti dengan pemberian akses internet Pita Lebar yang dibiayai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BPPPTI.

Dalam rangka memaksimalkan penggunaan akses internet dan perangkat komunikasi agar tepat guna dan tepat sasaran, BPPPTI memberi  amanah kepada Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (PSP3 LPPM IPB) untuk memberikan pelatihan dan pendampingan di 222 desa. Dalam konteks ini, desa-desa akan didampingi dalam membangun basis data desa secara digital.

Tim   pelaksana   Program   Pendampingan   Penyelenggaraan   Desa Broadband  Terpadu  Tahun  2017  menyampaikan  bahwa  proses  pendampingan  Sistem  TataKelola Desa sudah dimulai. dengan rangkaian program adalah sebagai berikut:

  1. Workshop  yang  melibatkan  222  kepala  desa  dan  perwakilan  pemerintah  daerah kabupaten;
  2. Assessment dan rekrutmen penyuluh di 222 desa;
  3. Pemetaan di 222 desa;
  4. Pelatihan penyuluh yang melibatkan 222 orang penyuluh dari setiap desa;
  5. Pendampingan di 222 desa;
  6. Monitoring dan evaluasi di 20 desa;

Secara umum Tujuan penyelenggaraan Program Desa Broadband Terpadu antara lain :

  1. Mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian mayoritas masyarakat pada daerah pesisir, pertanian, dan pedalaman melalui pemanfaatan TIK
  2. Mengoptimalkan harga jual hasil produksi masyarakat melalui pemanfaatan TIK
  3. Mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan komunikasi melalui pemanfaatan TIK

Agar penyelenggaraannya berkesinambungan bermanfaat secara optimal, pembangunan Desa Broadband Terpadu di setiap lokasi dibarengi dengan komitmen bersama antara Kementerian Kominfo dengan pemerintah daerah.

Facebook Comments

1 Trackback / Pingback

  1. “Desa Berjejaring, Indonesia Kuat”, Bimbingan Teknis Penyuluh DBT 2017 Menuju Platform Tata Kelola Desa berbasis IT – Desa Leu

Santabeta Warasi Komentar ro Masukan...