Workshop Program Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Implementasi UU Desa yang Pro Poor dan Inklusif melalui Sistim Informasi Desa yang terintegrasi (SIDEKA)

Friedrich Ebert Stiftung (FES) Perwakilan Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) serta Prakarsa Desa menggelar kegiatan Workshop program penguatan kapasitas perangkat desa dalam implementasi Undang-Undang Desa yang Pro Poor dan inklusif melalui sistem informasi desa terintegrasi. Acara Workshop  yang berlangsung pada Selasa 11/7 di aula SMK 3 Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan rangkaian acara monitoring dan evaluasi atas program tersebut yang telah dilakukan di 4 desa di Kabupaten Bima sepanjang tahun 2016.

Kegiatan Workshop ini dihadiri oleh Perwakilan dari berbagai Unsur  Pemerintahan seperti dari unsur Kemenko PMK RI, Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenlu, Bupati Bima,Kepala ODP, Bappeda Kabupaten Bima,  pemerintah desa beserta stakeholdernya, Pendamping Desa, jaringan NGO nasional, pimpinan perguruan tinggi, Organisasi Mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil.

Dr. Arie Sujipto, Akademisi UGM dan Salah Seorang Inisiator Lahirnya UU Desa, Salah Seorang Pemateri dalam Workshop

Program Sistem Informasi Desa Terintegrasi  (SIDEKA) dilaksanakan di 3 kabupaten yakni Cianjur (Jawa Barat), Bima (NTB), dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Masing-masing kabupaten mencakup 4 sampai 5 desa dampingan. Untuk Kabupaten Bima sendiri, Desa yang menjadi Dampingan adalah Desa Leu Kecamatan Bolo, Desa Dadibou Kecamatan Woha, Desa Belo Kecamatan Palibelo dan Desa Sari Kecamatan Sape

Hadir Sebagai Pemateri adalah Asisten deputi jaminan Sosial/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko-PMK, Sekjen Seknas Fitra, Yenny Sucipto,  Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir, M.Sc, dan Akademisi dari UGM, DR. Ari Sujito, M.Si serta Perwakilan Alumni Training Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Leu,  Muhammad Taufik, S.Ag  dan Kepala Desa Sari, Desa Belo dan Desa Dadibou

Sementara itu Bupati Bima, Hj.Indah Dhamayanti Putri, ketika membuka kegiatan workshop  program penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Implementasi UU Desa yang Pro Poor dan Inklusif melalui sistem Informasi Desa Terintegrasi menyampaikan ucapan Terima Kasih dan  selamat datang kepada semua elemen yang hadir dalam kegiatan workshop penguatan Perangkat Desa ini mulai dari Kementrian PMK, Sekretariat Negara, Kementrian Luar Negeri, Kemendagri, FES, FITRA, Prakarsa Desa dan unsur yang lainnya.


Masih Menurut Bupati, Kabupaten Bima yang terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa tentu diakuinya belum disentuh secara maksimal melalui APBD, terutama sekali yang berkaitan dengan penguatan kapasitas perangkat Desa. Karenanya ia sangat berharap agar kerjasama ini dapat diperpanjang lagi karena sebagai kepala daerah dirinya tidak  merasa bangga bila yang sering disebut dan yang menjadi pusat perhatian hanya Desa Leu, Desa Sari, Desa Belo maupun Desa Dadibou saja. “Akan tetapi saya akan banggga sekali manakala keberhasilan keempat desa ini bisa diikuti oleh sekian ratus desa yang ada di wilayah Kabupaten Bima,” ungkapnya.

Kepala Desa Leu, Muhammad Taufik S.Ag

Meski demikian, pihaknya tetap berbangga hati kalau Kades Leu bersama seluruh perangkat desanya di dukung oleh semua masyarakatnya telah mampu menjadi kiblat bagi seluruh desa yang lain tentang bagaimana desa Leu menata administrasinya, karena memang saat sekarang ini pengelolaan ADD menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat karena dengan terbatasnya SDM yang dimiliki tentu ADD tersebut menjadi Bom waktu bila tidak mampu mengatasinya. “Harapan saya kepada kepala kecamatan yang  sempat hadir untuk terus menggelorakan tentang hal ini kepada desa desa lainnya karena anggaran sama, pengelolaannyapun sama lalu kenapa mereka saja yang mampu dan berprestasi sementara kita tidak? Dan ini harus menjadi acuan begitupun dengan teman-teman pendamping Desa, saya mengakui kalau teman-teman pendamping Desa berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda namun memiliki satu visi dan misi yang sama bagaimana tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan Desa bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang kita yakini bersama.  Semoga dengan kegiatan semacam ini akan tercipta aparatur pemerintah kabupaten Bima yang Ramah, Handal dan Siap pakai,” harap Bupati Bima

Sementara Itu, Program Officer FES Perwakilan Indonesia, Dormiana Yustina Manurung mengatakan bahwa    pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah bagaimana Kerjasama dari berbagai multi stakeholder inj baik dari LSM,Akademisi, Swasta dan Pemerintah dalam kerangka tujuan  meningkatkan kesejahteraan di Desa dengan cara meningkatkan kapasitas perangkat Desa.

 

“ Program Penguatan kapasitas Perangkat Desa  dalam implementasi UU Desa yang pro poor dan ingklusif melalui sistim informasi Desa Terintegrasi adalah  salah satu  Kegitan Program Kerja sama Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenko-PMK) bekerja sama dengan Freiderich-ebert-siftung (FES), sekna FITRA dan Prakarsa Desa dari 2015-2016. Kegiatan utama program adalah workshop penguatan aparatur desa dan on job training. Workshop menekankan aspek afektif dan kognitif peserta yakni pengetahuan dan pemahaman tentang asas dan prinsip UU Desa, rekognisi dan subsidiaritas, kewenangan desa, proses perencanaan dan penganggaran desa, serta identifikasi dan potensi pengembangan media-media informasi yang ada di desa. Sementara, on job training dimulai dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) tentang pentingnya media informasi di desa dilanjutkan melakukan praktik penggunaan instrumen Sistim Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA)” Terang Beliau

“Dalam Rangka meningkatkan Kualitas dan keberlanjutan Program kerjasama FES dengan Kemenko-PMK dimasa mendatang maka dirasa perlu untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi (monev) dari setiap kegiatan yang disepakati.  Adapun Tujuannya adalah untuk  mengetahui sejauh mana keluaran (outpu), hasil (outcome) atau bahkan dampak (impact) dari program yang dilakukan oleh Seknas Fita dan prakarsa Desa atas dukungan FES dan Kemenko PMK di Kabupaten Bima.” Tutup Mian Manurung.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Santabeta Warasi Komentar ro Masukan...