Bimbingan Teknis Finalisasi Penyusunan APBDes Tahun 2017

Leu (19/4/2017).Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa . Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Memasuki triwulan kedua, sampai saat ini bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2017, belum disalurkan Pusat ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Bima

Pasalnya, 193 desa di Kabupaten Bima sebagai penerima bantuan dana desa Pusat, belum selesai menyiapkan persyaratan yang menjadi bahan untuk pengajuan permintaan dana desa tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Bima ke Pusat.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permintaan dana desa ke Pusat, diantaranya adanya RPJMDes atau revisi RPJMDes bagi Kepala Desa yang baru dilantik, RKP Desa dan APBDes.

Demikian dijelaskan, Kabid Pemdes DPMDes Kabupaten Bima El Faisal,SEi, MM.  “Pihak kami belum mengajukan permintaan dana desa yang bersumber dari APBN 2017 ke Pusat,” jelasnya.

Karena masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Desa (Pemdes) se Bima penerima DD, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes 2017.

“Untuk saat ini, untuk penyusunan APBDes 2017 masih sedang dilakukan Pemerintah Desa se kabupaten Bima. Bila semuanya sudah selesai, maka kita ajukan permintaan dana desa ke Pusat,” ujarnya,

Menyikapi Hal Tersebut, bertempat di Aula Kantor Camat Bolo, diadakan Bimbingan Teknis Aparatur Desa tentang Finalisasi Penyusunan APBDes Tahun 2017. Kegiatan yang difasilitasi oleh KOMPAK tersebut dihadiri oleh 6 Desa yang merupakan Desa Binaan KOMPAK di wiayah kecamatan Bolo. Disamping itu, Turut hadir Para Pendamping Desa yang ada di wilayah kecamatan Bolo.

Kegiatan yang di Buka Langsung oleh Camat Bolo, Mardianah, SH tersebut berlangsung selama dua hari yaitu dari hari senin hingga selasa (17-18/4). Hadir sebagai Fasilitator adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD kabupaten Bima EL Faisal, SEi, MM.

 Camat Bolo Mardianah SH dalam sambutannya  menegaskan dalam hal penyusunan struktur APBDes, pemerintah desa harus senantiasa berpegang teguh pada azas rekognisi dan subsidiaritas.

“Desa mesti berpegang pada kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, kecamatan Bolo  dan Pemkab Bima sudah semestinya  menghormati pengakuan negara terhadap desa sekarang ini,” tegasnya.

 “Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa. Sedangkan etika dalam pengadaan barang/jasa tentunya pemdes harus bertanggung jawab dengan mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD kabupaten Bima EL Faisal, SEi, MM. menyatakan bahwa  Sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa adalah diwajibkannya Kepala Desa menyusun RPJMDesa, RKP Desa 2017 dan APBDes 2017, hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Sebab, bilamana pemerintah desa belum tuntas menyusun RPJMDes 2017-2023, RKPDes 2017 dan APBDes 2017, maka Pemerintah Pusat tidak akan menyalurkan bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Begitu juga Pemerintah kabupaten Bima tidak akan menyalurkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Bima 2017. ‘’Satu desa saja yang belum siap menyusun APBDes 2017, maka terkendala seluruhnya. Karena dana desa tidak bisa disalurkan oleh Pusat. Maka itu, kita minta Pemerintah Desa se Kabupaten Bima untuk serius dan segera menuntaskan penyusunan APBDes 2017, dalam hal penggunaan dana desa dan ADD tahun ini,’’ tegasnya

Sementara itu, Koordinator  KOMPAK wilayah Bima, Asrullah mengatakan Dana Desa (DD) pada 2017 ini dapat digunakan untuk empat peruntukan besar kebutuhan desa. Di antaranya, untuk bidang infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan pelatihan.

Dalam hal ini  Asrullah menyatakan bahwa  pendamping desa yang bertugas di kecamatan dan lokal desa telah bekerja mendampingi desa  untuk memastikan proses perencanaan belanja yang masuk dalam APBDes, harus berdasarkan pada Permendes 22 Tahun 2016.

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Santabeta Warasi Komentar ro Masukan...