Keuangan Desa kian Melimpah Tapi Swadaya Gotong Royong Harus Terus Ditingkatkan

Muhlis (ketua BPD Desa Leu)
Muhlis (ketua BPD Desa Leu)

Kucuran dana dari Pemerintah melalui APBN tahun 2017 untuk desa kian fantastis jumlahnya,bukan lagi hanya sekedar celoteh dan omongan belaka melainkan hal ini akan menjadi kenyataan. Hal ini dapat terlihat dari pagu indikatif Dana Desa yang diterima oleh para Kepala Desa berdasarkan informasi pihak Kabupaten sebesar lebih dari satu milyar per desa. Artinya pada tahun 2017 mendatang masing – masing desa akan mengelola Keuangan Desa paling sedikit 1,5 Milyar rupiah per desanya.

Betapa tidak sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pendapatan desa terdiri atas PADesa (Pendapatan Asli Desa), DDA (Dana Desa dari APBN), ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, PRD (Pajak dan Retribusi Daerah) untuk desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan dari Pemerintah Daerah/Kabupaten, Hibah dan Sumbangan, Pendapatan Desa lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Besarnya jumlah Keuangan desa tersebut maka akan segera mengentaskan dan menanggulangi setiap sisi permasalahan yang dihadapi oleh desa yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di desa,pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat desa kiranya akan mampu teratasi. Tentunya semua itu akan bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dibalik melimpahnya keuangan desa tersebut tidak lantas desa dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakatnya melupakan jati dirinya yakni kebersamaan dan kegotongroyongan. Setidaknya partisipasi dalam bentuk swadaya gotong royong harus terus digumamkan dan digalakkan yang bersifat holistik. Dan sebenarnya,pemerintah mendesain keuangan desa yang amat besar itu sebagai upaya untuk mendorong dan memacu desa untuk meningkatkan pendapat asli desa melalui hasil usaha,pengembangan aset, dan yang terpenting adalah hasil swadaya dan gotong royong masyarakat setempat.

Hal ini akan sejalan dengan ruh lahirnya undang-undang desa yakni bagaimana desa ini didorong untuk mandiri dengan konsep desa membangun bukan lagi membangun desa. Artinya pembangunan di desa ini didasarkan atas dasar prakarsa masyarakat dan tidak lagi sebagai objek pembangunan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah.

Penulis: Muhlis (Ketua BPD Leu)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Santabeta Warasi Komentar ro Masukan...